Warga Keturunan Arab Desak SBY Pecat Ruhut

Adu bacot yang diperagakan tim sukses beberapa waktu lalu malah berpotensi membuat capres-cawapres jauh dari basis massanya.

Seperti yang terjadi pada kasus perang mulut antara Ruhut Sitompul yang merupakan anggota tim sukses SBY-Boediono dengan anggota tim sukses JK-Win, Fuad Bawazier serta anggota tim sukses Mega-Pro, Permadi dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, pekan lalu.

Akibat statemen Ruhut, yang menyatakan Arab tidak pernah membantu Indonesia, warga keturunan Arab di Jakarta saat ini berang.

“Pernyataan Ruhut itu kontradiktif dengan apa yang diinginkan SBY dalam berkampanye. SBY pernah meminta jika kampanye pilpres ini harus dilandasi kesantunan dan etika moral. Ini kan malah jadi blunder dan bisa merusak citra SBY sendiri,” tegas Ketua Umum PB Pemuda Al Irsyad, Geiz Chalifah kepada Rmonline, Minggu (31/5).

Selain telah merusak citra pasangan SBY-Boediono, Geiz sepakat jika pernyataan Ruhut tersebut sudah berbau rasis terhadap etnis tertentu.

“Warga keturunan Arab di Jakarta sudah gerah dengan hal ini. Beberapa tokoh keturunan Arab dari kemarin banyak yang curhat pada saya soal ini. Ini bukan masalah etnis Arabnya semata, tapi soal etika dan kesantunan politik. Bisa saja besok-besok bukan cuma etnis Arab saja yang dibeginikan. Saya ingin SBY menyimak hal ini baik-baik,” tandasnya.

Geiz pun mendesak SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk berani memecat Ruhut jika tak mau meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya itu.

“Jika tidak ada sanksi, minimal sanksi moral maka hal seperti ini akan berulang dan bisa merusak budaya serta kesantunan dalam berpolitik,” ujarnya.

Ia pun coba mengingatkan Ruhut, kontribusi negara dan etnis Arab terhadap Indonesia sudah tak terhitung jumlahnya.

“Negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia kalau bukan Mesir. Belum lagi soal bantuan lunak bahkan nyaris tanpa syarat yang diberikan negara-negara Timur Tengah pada Indonesia. Coba, apakah dia bisa ingat berapa banyak pejuang Indonesia yang berasal dari etnis Arab. Lalu apakah dia tahu, etnis mana yang paling menentang saat Belanda menetapkan ada pembagian kasta dalam strata kependudukan di Indonesia? Lalu dalam Majelis Dzikir SBY, berapa banyak habib yang ada disana. Saya malah yakin jika etnis Arab di Indonesia lebih Indonesia ketimbang Ruhut,” tegasnya lagi.

rakyatmerdeka.co.id

Balada Jelita Mano & Jelata Prita

Lain nasib Manohara Odelia, lain pula Prita Mulyasari. Hanya karena menulis surat elektronik, ia harus meringkuk di rutan selama 3 minggu. Dan parahnya perhatian dari pucuk pimpinan negeri nyaris tidak terdengar.

Prita ditahan di LP Tangerang karena dijerat dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan pasal 310 dan 311 KUHP, Prita juga dikenai pasal 27 ayat 3 UU 11/2008 ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Ibu dua anak ini dituding telah menyebarkan email kepada 10 temannya yang berisi keluhannya terhadap RS Omni Internasional. Email tersebut kemudian menyebar luas ke mailing list. Prita keberatan dengan analisis dokter yang menyebutkan dia terkena demam berdarah. Dia merasa ditipu karena dokter kemudian memberikan diagnosis hanya terkena virus udara.

Tak hanya itu, menurut Prita dalam emailnya, dokter memberikan berbagai macam suntikan berdosis tinggi. Merasa jengkel, Prita kemudian berniat pindah ke RS lain. Saat hendak pindah ke RS lainnya, Prita mengajukan komplain karena kesulitan mendapatkan hasil laboratorium medis. Namun, keluhannya kepada RS Omni itu tidak pernah ditanggapi, sehingga dia mengungkapkan kronologi peristiwa yang menimpanya kepada teman-temannya melalui email dan berharap agar hanya dia saja yang mengalami hal serupa.

Akibat surat itu, RS Omni pun melaporkan Prita ke polisi. Tak disangka, Prita ditahan pihak Kejaksaaan Negeri Tangerang. Ia meringkuk di hotel prodeo sejak 13 Mei silam.

Adakah pihak yang prihatin terhadap kasus Prita? Jawabnya, tentu ada. Masalahnya, yang memberi advokasi maupun perhatian justru bukan berasal dari kalangan elit negeri yang notabene kini sedang meramaikan kompetisi Pilpres. Miris.

Semakin lama, dukungan terhadap Prita memang terus mengalir. Sebut saja Dewan Pers, para bloggers, Komnas HAM hingga media massa menaruh perhatian terhadap kasus Prita. Bukan hanya sekadar terhadap kasus semata, penahanan terhadap Prita yang masih memiliki balita menyusui inilah yang kian menyebabkan perhatian terhadap Prita terus bermunculan.

Perhatian yang diberikan petinggi negeri baru diberikan setelah media ramai-ramai mewartakan desakan agar Prita segera dibebaskan. Adalah Wapres Jusuf Kalla yang mengawali angkat bicara. JK meminta kepolisian bisa bersikap adil atas kasus Prita. "Saya minta polisi bisa bersikap adil. Kalau hanya soal gosip, email diperiksa dulu. Ini adil," kata JK di Istana Wapres.

Capres Partai Golkar-Hanura ini mengaku tidak bisa mengintervensi ranah hukum. Tetapi dirinya tetap meminta aparat kepolisian bisa bersikap profesional dan adil. Kalaupun dalam kasus tersebut memang ada kesalahan Prita, seharusnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu, bukan langsung menahannya. "Kita lihat dulu kasusnya, jangan langsung tahan," ujar JK.

Sementara SBY baru mengeluarkan komentar tidak lama setelah ucapan JK menggelinding. Melalui Jubirnya Andi Mallarangeng, SBY meminta Jaksa Agung dan Kapolri melihat kasus ini secara baik. Terlebih, SBY beserta Ibu Ani Yudhoyono memberi perhatian besar terhadap kasus Prita.

"Presiden meminta kepada Jaksa Agung dan Kapolri dalam rangka menegakkan hukum untuk tetap memperhatikan hati dan rasa keadilan serta melihat permasalahan hukum itu dari berbagai aturan hukum secara keseluruhan termasuk Undang-Undang Dasar," jelas Andi.

Apa yang dilalui Prita memang cukup berbeda dengan respon yang diberikan terhadap kasus Manohara. SBY di sela-sela acara pertemuan ASEAN-Korsel, sampai ikut memberi komentar terhadap hebohnya insiden 'pelarian' Manohara dari suaminya Tengku Muhammad Fakhri.

"Saya ini hati-hati dalam mencampuri urusan rumah tangga atau keluarga. Jika saudara melakukan perkawinan dan ada masalah, masak presiden intervensi. Kebebasan bagaimana, demokrasi bagaimana. Tetapi karena sudah menjadi isu publik, jangan dikira saya tidak peduli," ucap SBY.

Capres Partai Demokrat ini mengaku sempat menanyakan kasus Manohara kepada Dubes RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar. "Karena Manohara masih WNI bagaimanapun saya sebagai kepala negara punya kepentingan. Jadi sebetulnya pada tingkat negara dan pemrintah kewajiban kita pada porsi tertentu tetap dijalankan," urai SBY.

Respon berbeda justru dilakukan JK. Pria asal Makassar ini malah terkesan tidak ingin campur tangan urusan Manohara. "Sebab apa yang dialami Manohara adalah urusan rumah tangga. Jadi negara tidak boleh mencampuri," beber staf biro pers Setwapres, Yadi.

Tentunya publik sangat berharap para petinggi pemerintahan cepat bersikap terhadap masalah yang dialami warga negaranya, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Sebab bila tidak dilakukan, kelakar Mensesneg Hatta Rajasa menyoal perbedaan 'kecepatan' respon Manohara dengan Prita justru akan memperkuat pandangan negatif publik terhadap pemerintah. "Itulah bedanya jelita dan jelata," ujar Hatta.

Inilah

Strategi Dua Muka Tim SBY-Boediono

Berkali-kali tim sukses SBY-Boediono mendengung-dengungkan politik santun yang tidak menghajar orang. Namun dalam peristiwa Ruhut dan Rizal Mallarangeng, lain di mulut lain di hati. Rupanya tim sukses telah menyiapkan strategi dua muka.

Untuk menangkis isu-isu yang menyerang pasangan capres-cawapres Boediono, tim sukses menyiapkan tim berjuluk 'bayonet'. Tim ini diisi orang-orang yang berani bicara lantang seperti Rizal Mallarangeng dan Ruhut Sitompul. Hal ini diakui sendiri oleh Ruhut, yang merupakan anggota tim sukses SBY-Boediono.

"Saya dengan Rizal itu adalah pasukan sangkur SBY-Boediono atau tim bayonet untuk meng-counter agar isu-isu miring tentang SBY-Boediono tidak dianggap benar oleh publik. Kalau tim yang santunnya kan ada Pak Anas Urbaningrum, Pak Marzuki Alie," terang Ruhut kepada INILAH.COM.

Bahkan terkait kasus Ruhut yang menyinggung etnis Arab, Ketua DPP Partai Demokrat itu mengaku tidak mendapat teguran SBY, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Hingga saat ini pun Ruhut mengaku belum menerima sanksi dari SBY atau timnya.

"Saya itu masih di tim sukses SBY-Boediono. Pak SBY itu tidak pernah menegur saya, Pak Hadi juga bukan menegur. Jadi saya santai saja karena dengan kejadian ini saya jadi orang yang sangat diperhitungkan di antara tiga pasangan capres-cawapres ini," tuturnya.

Karena itulah ketika Ruhut terancam akan dipolisikan Forum Keturunan Arab Indonesia (Fokari), dia malah menantang balik. Padahal Demokrat dan PKS meminta tolong agar ucapan si Poltak dimaafkan saja, sebab Ruhut khilaf dan terpancing dengan suasana politik menjelang Pilpres yang semakin panas.

Ruhut yang memang terkenal lantang mengingatkan, ucapan SARA yang keluar dari mulutnya adalah pembelaan diri. Saat debat tim sukses, Ruhut terpancing dengan perkataan tim sukses JK Win, Fuad Bawazier, yang menyuruh Boediono melakukan tobat nasuha karena dinilai menganut ekonomi neoliberal. Ruhut pun meminta Forkabi untuk menegur Fuad yang memancingnya.

Selain itu, Ruhut menegaskan bahwa siapapun yang melakukan black campaign kepada SBY dan Boediono, akan disikatnya. Menurutnya, SBY-Boediono merupakan tokoh yang sangat santun rendah hati dan semua orang telah mengakuinya.

Meski demi membela SBY, namun tindakan Ruhut dinilai analis politik dari UI Nur Iman Subono tidak mengindahkan etika politik. Seluruh tim sukses dari ketiga kandidat Pilpres 2009 harus menghindari rasis, etnis dan agama.

Kemudian juga harus menghindari hal-hal yang berkaitan dengan personal. Personal di sini bukan yang memiliki dampak publik seperti bicara track record seseorang, sebab justru hal tersebut harus diungkap.

"Yang bisa dilakukan adalah dalam berkampanye hendaknya berhati-hati. Bila seseorang telah melanggar etika politik maka permintaan maaf secara publik dan social punishment itu harus berjalan dan menjadi harga yang harus dibayar," ujar Iman mengingatkan.

Ucapan Ruhut kini harus dibayar Demokrat. Warga keturunan Arab mengancam tidak akan memilih SBY-Boediono. Dan ini tentu saja menguntungkan 2 pasangan Pilpres lainnya, yakni JK-Wiranto dan Mega-Prabowo.

inilah

Politik Begitu Menggoda

Hari kebangkitan nasional telah lama menjadi ritual tahunan untuk dirayakan di negeri ini. Renungan berikut ini memungkinkan kita untuk menghayati makna eksistensi sebuah bangsa…..terlebih ketika kita disibukkan dengan urusan-urasan yang telah masuk ke dalam ranah politik. Semoga Allah melindungi kita dari orang yang telah, akan atau selalu berpolitik. Sebab jika politik telah merasuk hati, pasti akan meresahkannya, dan jika telah memasuki pikiran, pasti akan melemahkannya. politiklah pemudar kemegahan ilmu dan keelokan khidmat kepada Allah. Ia menjalar di dalam hati seperti penyakit di dalam tubuh, dan merecoki pikiran seperti khamar yang memabukkan. Orang yang mereguknya seteguk saja tidak akan sembuh untuk waktu yang cukup lama.

Politik telah membunuh Husain, menyalib Ibnu az-Zubair dan menyembelih Sa’id ibn Jubair.

Politiklah yang membuat sepi halaqah-halaqah ilmu, daras-daras pencerah kesadaran dan lembaga-lembaga pengetahuan.

Politik seperti bunglon, setiap hari berganti warna. Seperti ular, lembut disentuh namun punya racun yang sangat mematikan. Seperti buah basil, aromanya wangi namun rasanya pahit. Batinnya berupaya mengejar tampuk kepemimpinan, syahwatnya untuk menjadi yang terdepan dan penyakitnya ingin berkuasa. Sedangkan zahirnya berupaya menyelamatkan manusia, memperbaiki dunia dan membahagiakan rakyat.

Orang yang terjun ke gelanggang politik tanpa bekal takwa dan niat mencari keridhaan Allah, akan melupakan akhiratnya, menjual agama, melepaskan pahala, melenyapkan ganjaran, meletihkan jiwa dan menggadaikan kepalanya.

Politik tanpa disertai cahaya wahyu, bukti syari’at dan otoritas agama tak lain dari hiasan janji-janji palsu dan menipu, bedak kemunafikan, topeng kebatilan dan tumpukan kebohongan. Allah SWT berfirman, “Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak , di atasnya awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, barangsiapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.” (QS. An-Nur[24]: 40)

Orang yang telah terpesona oleh politik, akan semakin dahaga. Dia mengalirkan darah dengan alasan melindungi agama, merampas harta dengan dalih melindungi hak-hak asasi manusia dan memperbudak manusia dengan trik menyatukan suara.

Orang-orang shaleh terdahulu menghindari politik saat gerbangnya terbuka lebar untuk mereka, meskipun dunia sedemikian menggoda, zamannya sangat mendukung, harta begitu menggiurkan dan umur masih begitu muda belia. Mereka diminta masuk, tetapi mereka menghindar. Mereka ditawari berbagai kenikmatan, tetapi mereka menolaknya. Kemudian, setelah mereka, datanglah generasi yang berimpit-impitan di gerbang politik, meskipun gerbang itu tertutup rapat untuk mereka.

Disarikan dari tulisan Dr. A’id abdullah Al-Qarni [Hadaa'iq Dzaatu Bahjah].

endangar.wordpress.com

ARTIS di DPR, Citra atau Penguatan Parlemen?

Oleh: Girry Gemilang Sobar

Kehadiran artis di parlemen merupakan warna tersendiri bagi performa DPR RI di masa mendatang. Partai Demokrat menyumbang 7 artis yang lolos ke parlemen, ini menepis rumors di masyarakat terhadap PAN yang dianggap sebagai partainya para artis, tapi justru Partai Demokrat lah yang menjadi penyumbang terbesar masuknya artis di parlemen. Bisa dibilang partai tersebut merupakan Partai pendahulu yang memasukan artis kedalam kancah politik, nama-nama seperti Angelina Sondakh, Adji Massaid dan Qomar sudah lebih dahulu duduk di kursi DPR periode 2004-2009.

Angelina Sondakh dan Qomar sebelumnya pernah duduk di komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Perfilman, Kebudayaan, dan Perpustakaan). Meskipun latar belakang keartisannya menjadi modal untuk sebagai keberpihakannya kepada dunia seni, akan tetapi belum mampu memberikan added value terhadap kebijakan-kebijakan terkait dengan dunia seni. Seperti RUU Perfilman yang hampir 8 tahun terkatung-katung di komisi X. Artis pendahulu lainnya, Adji Massaid yang pernah duduk di komisi V (Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan & Kawasan Tertinggal, Badan Meteorologi & Geofisika, dan Badan Sar Nasional), dan secara umum komisi V ini membidangi kebijakan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Diantaranya dibahas mengenai RUU Penerbangan, RUU Lalu lintas dan Angkutan Jalan, RUU Transportasi, yang juga belum rampung.

Pendatang baru dari kalangan artis seperti Eko Patrio, Primus Yustisio juga turut meramaikan parlemen Indonesia. Beberapa hal yang patut dicatat dari Eko Patrio misalnya, ia akan tetap menjadikan dunia keartisannya sebagai pekerjaan utama, dan anggota DPR RI dijadikannya sebagai sampingan. Sementara Primus Yustisio yang gagal dalam pencalonannya sebagai Wakil Bupati Subang, target keanggotaannya di parlemen adalah untuk memperbaiki jalan di daerah pemilihannya. Sangat memprihatinkan visi dari kedua artis tersebut, pasalnya keanggotaan DPR RI bukanlah tanggungjawab sebagai profesi melainkan tanggungjawab amanah yang diberikan masyarakat mengenai keberpihakannya dalam kebijakan yang pro masyarakat, dan kebijakan yang dibuat pun merupakan kebijakan sektoral yang berskala nasional, bukan dan tidak didasari oleh kebutuhan daerah pemilihannya belaka.

Sepertinya Komisi-komisi seperti Komisi V dan Komisi X merupakan pilihan para legislatif dari kalangan artis. Hal ini juga perlu dipertimbangkan oleh partai politik dalam mendistribusikan caleg terpilih, karena bidang-bidang terkait dengan budaya, pendidikan dan infrastruktur secara umum merupakan salah satu pilar tegaknya negara ini. Meskipun DPR RI kita merupakan lembaga perwakilan yang tengah melakukan pembenahan kinerja dan perilaku para anggotanya, tidak serta merta pembenahan dan pencitraan dilakukan dengan memposisikan orang-orang populer semata.

komitenasionalindonesia.wordpress.com

Prita dan Kampanye Pilpres

Prita Mulyasari sempat ditahan selama tiga minggu di lembaga pemasyarakatan Tangerang. Pasalnya dia dikenai pasal berlapis. Baik yang ada di dalam KUHAP maupun yang di UU 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Intinya pencemaran nama baik lewat penyebaran info lewat email. Lalu protes terhadap penahanan itu muncul dimana-mana. Mulai dari kalangan pers, pejuang HAM sampai Presiden SBY, Wapres Jusuf Kala, dan mantan Presiden Megawati semua bersemangat memerjuangkan Prita. Kalau SBY meminta ada perlakuan hukum yang adil sementara YK dan Megawati meminta pembebasan dengan langsung mengunjungi Prita.

Mengapa Prita menjadi magnet kampanye pilpres? Ya karena momentnya sangat menguntungkan. Di samping menyangkut masalah ketidakadilan perlakuan hukum juga karena perbincangan tentang kasusnya sudah sangat meluas. Karena itu setiap capres berlomba mengambil hati rakyat. Pertanyaannya adalah apa dan bagaimana yang akan dilakukan para pilpres ketika tahu bahwa sebenarnya kasus Prita hanyalah salah satu fenomena saja. Sudah bukan rahasia umum, masih banyak kasus yang lain termasuk pencopet-pencuri kelas asongan yang dihukum lebih berat ketimbang koruptor kakap. Lalu ikhlaskah mereka berperilaku seperti itu layaknya sebagai hero? Akan masih vokalkah kalau mereka terpilih dan tidak terpilih memerjuangkan rakyat yang diperlakukan tidak adil? Ataukah hanya bersifat sementara ketika ada kepentingan untuk dirinya saja?

Ketika kepentingan diri seseorang menjadi panglima sejati dalam setiap nafas kehidupannya maka jangan heran akan terabaikannya keihlasan sejati. Kalau sudah seperti itu maka setiap saat dia berbuat maka segala jalan dia tempuh. Yang utama kepentingannya tercapai. Kalau perlu mengeksploitasi fenomena tertentu. Misalnya mengaitkan fenomena Prita dengan kacaunya sistem ekonomi tertentu, dengan tidak becusnya pemerintah melindungi warganya, dengan tidak layaknya suatu undang-undang, dsb. Apakah itu pandangan yang proporsional? Memang kampanye itu sebenarnya menjual citra. Namun seharusnya makna yang paling penting dari kampanye adalah sampaikan setiap ucapan dan tindakan sebagai syiar kebajikan dan kebijakan hakiki. Berperilaku tuluslah dan berpikir positif. Bukan untuk berpamer ria. Insya Allah para capres yang bertindak membantu Prita dengan ikhlas itu bakal menuai simpati rakyat. Allah maha tahu dan maha bijaksana.

ronawajah.wordpress.com

Kasus Selembar Kain "Politik" PKS

Sewaktu membaca berita itu dua hari lalu, saya dan juga kebanyakan orang lainnya pasti terkejut dan heran. Bagaimana tidak? Pernyataan mengenai jilbab sebagai “selembar kain saja kok dirisaukan” muncul dari mulut ketua partai yang (katanya) berbasis dakwah dan Islam.

Saya hanya melihat ucapan itu keluar karena kondisi sudah menjepit kubu PKS. Pertama, untuk menjaring masa pendukung, PKS menyarankan Ani Yudhoyono dan Herawati (istri Boediono) pakai jilbab (Pemilu Indonesia). Berkembanglah bermacam-macam opini di masyarakat.

Akhirnya, untuk menutupi hal tersebut, Presiden PKS turun tangan. Tapi ucapannya kali ini kelewatan dan aneh, karena keluar dari mulut presiden partai (yang mengklaim sebagai partai) dakwah. “Apa kalau istrinya berjilbab lalu masalah ekonomi selesai? Apa pendidikan, kesehatan, jadi lebih baik?” katanya. “Soal selembar kain saja kok dirisaukan.”

Segera saja, kecaman berbagai kalangan umat Islam dilemparkan ke PKS, tidak terkecuali Dakwah Islamiyah. “Bagi kami, ini adalah persoalan yang sangat serius ditinjau dari sisi akidah Islam karena sesungguhnya, perkara jilbab dalam pandangan kami bukan hanya sekedar simbol semata, tapi pengejawantahan dari ajaran dan perintah Allah SWT dan hal itu tidak pantas dikatakan hanya selembar kain.” (Eramuslim)

Memang tidak ada hubungan langsung antara jilbab dan ekonomi, tapi kalau hanya “selembar kain”, Allah tidak akan perintahkan wanita Muslim memakainya ‘kan?

Masalah kedua yang “mengganggu” tim SBY dan PKS adalah kasus neolib-nya Boediono. Sebegitu menganggunya sampai-sampai PKS, melalui Majelis Syuro XI, mengumumkan bahwa mendukung SBY itu wajib hukumnya dan Boediono adalah seorang muslim (Bayanat). Sebegitunya??

Ketiga, terkait kontrak politik PKS – SBY dan tawar-menawar jatah menteri. Dengar dari obrolan, PKS tidak mau hanya mendapat empat menteri, maunya lima menteri (kalau nggak salah): Menag, Menkominfo, Mentan, Mendiknas, dan Meneg BUMN. Setelah akhirnya SBY menerima, barulah PKS deal. Tulisan di Bayanat sih begini:

“Untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2009, APABILA kontrak politik dapat disepakati bersama.”

Ingat! Kata “APABILA” dengan huruf besar memang dari sananya. Soal jatah menteri saya hanya dengar dari orang yang dekat dengan partai dan mengikuti politik. Meski media mengabarkan bahwa PKS dan PD membantah soal jatah menteri. Jadi, kebeneran kebenaran tinggal menunggu waktu saja.

Sedikit balik lagi soal jilbab “politik”, ada apakah Ani Yudhoyono (akhirnya) pakai jilbab? Wallahua’lam.

azerila.wordpress.com